Kalau suka boleh like...
Tahun 2013 dapat dipastikan sebagai tahun yang paling ditunggu oleh kalangan penikmat dan pengamat politik Sumatera Utara, terlebih oleh rakyat provinsi besar dan makmur di ini. Pemilihan langsung Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 akan menjadi ajang pesta demokrasi yang penuh harapan di tengah beberapa ketimpangan kebijakan, kelemahan sumber daya manusia, gejolak konflik politik, dan kemerosotan moral para pemimpin daerah. Rakyat mengharapkan perubahan yang lebih baik demi tujuan mulia provinsi terpenting di Indonesia ini: kesejahteraan yang adil bagi rakyat kecil.
Ada banyak harapan terhadap Gubernur Sumut di masa depan, tetapi saya menyoroti satu aspek yang teramat penting, yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan. Sejarah bangsa-bangsa di dunia, termasuk di provinsi lain membuktikan bahwa pembangunan pendidikan yang tertata baik membentuk SDM yang berkualitas. Dengan SDM berkualitas, jalannya pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat akan lebih baik. Ini juga akan menunjang perbaikan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Provinsi Sumatera Utara dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional di setiap tahunnya menandakan kehandalan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup baik. Kantor berita Antara pada tahun lalu mencatat, total pendapatan APBD 2008-2011 terbukti terus meningkat. Jika dijumlahkan seluruh total belanja daerah di Sumut pada 2008 adalah Rp16.437 triliun. Tahun berikutnya menjadi Rp18.679 triliun. Lalu pada 2010 meningkat menjadi Rp20.889 triliun. Selanjutnya pada 2011 mencapai Rp24.893 triliun. Sedangkan untuk tahun 2012 pertambahan untuk APBD Sumut sendiri mencapai Rp7,6 triliun.
Peningkatan pendapatan yang dianggarkan pada APBD Sumut 2012 itu masih mengandalkan pemasukan dari pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan air bawah tanah. Sekitar 90 persen pendapatan asli daerah itu diperoleh dari pajak kendaraan bermotor. Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga melalui media belum lama ini menilai pemasukan APBD Sumut 2012 tidak proporsional, sebab pemasukan dari bidang perkebunan dan pertanian tidak cukup besar. Menurutnya aktivitas perkebunan daerah tidak memberikan keuntungan maksimal. Dari delapan BUMD di Sumut, hanya tiga perusahaan berkategori sehat, yaitu PT Bank Sumut, PT Perkebunnan, dan PT Bangun Askrida. Jikalau berlaku sebaliknya, kedelapan BUMD mendulang laba besar, ia menilai Sumatera Utara dengan 33 kabupaten/kota idealnya mendapatkan APBD sekitar Rp20 triliun. Kalau dibandingkan dengan Provinsi Banten yang relatif kecil, malahan mengantongi APBD lebih dari Rp4 triliun
Laba Sumut yang secara angka dinilai tidak ideal, karena kelemahan sumber daya manusia untuk mengelola sumber alam, secara tidak langsung sesungguhnya menggambarkan kualitas pendidikan manusianya. Tidak dapat dipungkiri anggaran pendidikan yang terlalu sedikit selalu berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Masalah itu terjadi pada APBD Sumut 2012 yang disetujui akhir tahun 2011 lalu. Pagu anggaran pendidikan Sumut hanya Rp372 miliar atau sekitar 6 persen APBD. Jumlah itu kalau disandarkan kepada perlembagaan dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 jelas sangat tidak pantas. Masing-masing undang-undang itu menegaskan bahwa anggaran pendidikan APBN/APBD minimal dipatok pada angka 20 persen dan memberikan hak kepada guru dan dosen dalam hal peningkatan profesionalisme, kesejahteraan, dan perlindungan hukum.
Walaupun pendapatan asli daerah yang diklaim terlalu kecil dan tidak proporsional, bukan berarti anggaran pendidikan dan misi mengratiskan pendidikan bagi rakyat dikesempingkan. Justru sebaliknya, tatkala menyadari ketidakmampuan menambah laba, utamanya bagi perusahaan daerah adalah persoalan sumber daya manusia (pendidikan), maka anggaran pendidikan harus ditingkatkan.
Sekecil apapun peningkatan laba, setidaknya dapat diparalelkan dengan pelaksanaan ideologi demokrasi sosialis di mana pemerintah harus memberikan pendidikan gratis kepada rakyatnya. Ini akan meningkatkan akses pendidikan dan meratanya anak-anak Sumut yang cerdas. Dengan demikian lembaga pendidikan tidak serta merta dilabelkan sebagai institusi bisnis yang sekadar mendulang laba, karena hanya mendukung segelintir orang-orang kaya, sembari menutup kemungkinan belajar bagi orang miskin. Belum lagi kalau berbicara tentang sarana dan prasarana menuju dan di sekolah yang buruk. Tidak sedikit kita menemui kenyataan para siswa SD harus menyeberangi sungai tanpa jembatan hanya untuk sampai ke sekolah. Sampai di sekolah gedungnya pun hendak rubuh. Lebih parahnya lagi masih ada anak-anak Sumut yang buta huruf, dan mereka ini belu terjamah pendidikan!
Tujuan pendidikan sesungguhnya menjadi bagian dari amanah yang dipaparkan dalam Perda Sumut No. 8 Tahun 2009 tentang Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Disebutkan di dalam bahwa pendidikan dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Misinya adalah meningkatkan dan meratakan akses pendidikan yang berkualitas. Ini paralel dengan misi lainnya, yaitu penanggulanan kemiskinan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
Prioritas pembangunan Sumut pada tahun anggaran 2012 sendiri masih di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian terkait ketahanan pangan. Untuk sektor pendidikan direncanakan untuk program pendidikan usia dini, pendidikaan dasar, pendidikan menengah. Cakupannya lintas kabupaten/kota, bantuan kesejahteraan guru negeri, dan swasta, bantuan kepada siswa miskin berupa beasiswa SD-SMA dan lainnya. Itu ucapan Plt. Gubsu Gatot Pudjonugroho ketika mengajukan rancangan APBD 2012. Belum ada gagasan konkret tentang mewujudkan pendidikan gratis.
Misi pendidikan gratis sebenarnya misi menahun yang tidak kunjung dilaksanakan setiap tahun. Dalam penganggaran, dana pendidikan tidak pernah berubah, selalu kecil. Di dalam APBD 2011 sudah direncanakan pendidikan gratis untuk tingkat SD, tetapi anggaran tidak mencukupi. Sebenarnya itu bukan berhenti pada masalah kesempatan pendidikan bagi siswa saja, saya memandang anggaran pendidikan 20 persen APBD akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru di sekolah negeri dan swasta. Saat ini kualitas pendidikan Sumut masih rendah dan tidak sebanding dengan kucuran dana yang dihabiskan. Salah satu penyebabnya mutu pengajar dan ruang belajar yang belum memenuhi standar, dan juga masih terdapat kesenjangan pendidikan yang terjadi antara kaya dan miskin.
Praktisi pendidikan Universitas Negeri Medan (Unimed), M. Rizal Hasibuan, kepada media belum lama ini mengatakan, kondisi pendidikan di Sumut tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Belum ditemukan adanya upaya yang masif dari pejabat berwenang untuk memberikan jaminan bahwa semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang murah dan berkualitas, pendidikan gratis hanya berupa slogan. Pendidikan berkualitas hari ini di Sumut baru menjadi pemilik keluarga yang berpenghasilan tinggi (kaya). Masyarakat miskin hanya bisa mengenyam pendidikan di sekolah kelas kesekian.
Ini masalah besar dan akan menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi Gubernur Sumut selanjutnya. Ini pula akan memberikan tambahan kriteria terhadap sosok pemimpin yang tepat bagi rakyat. Bagi mereka yang hendak mencalonkan sebagai orang nomor satu provinsi ini, isu ini penting untuk disorot sebagai jalan mulus untuk didapuk sebagai pengayom. Isu ini tidak hanya wahid untuk menarik simpati, tetapi terhadap seseorang yang merasa mampu menjadi Gubsu ini setidaknya dapat menguji konsistensi dan integritas sebagai seorang pemimpin, kemampuan dan nalar ekonomi, serta visi keadilan dan kesejahteraan melalui pendidikan untuk rakyat.
Kalau suka boleh like...
Kalau suka silahkan berbagi
mungkin ini, sepintas, pandangan agak pesimis.
i
hanya saja. saya masih semufakat dengan paham self-reliance nya Soekarno. Bahwa perubahan seyogyanya tergantung aksi setiap individu.
Ndak musti menunggu kebijakan oleh pemimpin tertentu.